Sejumlah Sistem Parkir Umum Ditawarkan


  • Dibahas dalam Forum Diskusi

BALAI KOTA– Apa jadinya jika sejumlah konsep dalam manajemen perparkiran tepi jalan umum ”diadu”? Tentu, saling adu argumentasi, saling ”serang” dan sejumlah hal lain yang terjadi.

Namun, kealotan dalam mempertahankan masing-masing konsep itu tentunya untuk memperbaiki manajemen perparkiran yang ada di Semarang. Itu terungkap dalam diskusi kelompok yang digelar Pemerintah Kota di ruang data Balai Kota, Senin (29/9).

Selain dari jajaran Pemerintah Kota, ada sejumlah LSM maupun kalangan kampus yang mencoba menuangkan pemikirannya. Seperti yang dilakukan Forum Dinamika Cendekia (FDC), Forum Perempuan Kota Semarang (Rumpun Karang), dan Jamilla Kautsary dari Teknik Planologi Unissula.

Alternatif dalam pengelolaan parkir mereka coba tawarkan dengan sebuah proposal tertulis. Masing-masing usulan dicantumkan kelebihan maupun kekurangannya.

Jamilla Kautsary mengusulkan agar sistem parkir memenuhi sejumlah syarat, antara lain nyaman, dekat dengan tempat aktivitas, memudahkan bongkar muat, posisi sejajar untuk roda empat dan menyudut 90 derajat untuk roda dua, serta memudahkan kendaraan umum menaikkan atau menurunkan penumpang secara aman dan menepati jam perjalanan.

Sementara Drs H Roes Soegiat dari FDC mengusulkan sistem parkir alternatif, yakni menggunakan sistem yang berjalan, namun disertai penyempurnaan manajemen. Selain itu, perlu disertakannya asuransi kehilangan dalam parkir.

Susana D Rochimah, dari Rumpun Karang mengusulkan agar sistem perparkiran menggunakan ID Card, yakni ada sebuah kartu parkir yang berisi ”pulsa” (semacam voucer handphone). Setiap kali parkir, kartu dimasukkan dalam mesin retribusi yang nantinya langsung terkirim ke dalam sistem keuangan penerimaan parkir Pemerintah Kota.

Sementara, Dinas Perhubungan Kota mengusulkan diberlakukannya sistem berlangganan. Pemilik kendaraan dengan plat nomor Kota Semarang (tidak termasuk plat kuning) diwajibkan membeli karcis parkir berlangganan saat membayar pajak kendaraan di Samsat.

Sistem tersebut dinilai memiliki kelebihan, yakni uang retribusi dapat masuk dan terkumpul di depan, tingkat kebocoran ditekan dan kemungkinan terpenuhinya PAD semakin besar. Hanya saja kekurangannya masih ada yang menganggap bertentangan dengan prinsip retribusi.

Padahal retribusi merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan. Sementara retribusi parkir berlangganan dipungut sebelum jasa diberikan.

Hal senada juga diungkapkan Soedarto dari Bappeda Kota. Sistem berlangganan merupakan alternatif pola pengelolaan parkir di Semarang.

Dalam pembagian hasil ditawarkan, 40% untuk Pemkot, juru parkir (40%), koordinator (10%), penjual karcis (5%), dan biaya cetak karcis (5%).

Peserta diskusi, Sekretaris LP2K Semarang Ngargono meminta Satpol PP benar-benar tegas terhadap pelanggar perda retribusi parkir tepi jalan umum. ”Kalau pada PKL melanggar bisa menyegel, mestinya pada pelanggar perda retribusi parkir umum juga ada tindakan tegas.”

Dia juga meminta dilakukan kembali dialog lanjutan. Acara itu nantinya juga perlu mengundang para juru parkir dan ketua kelompok (koordinator). (G7-83)

Sumber: Suara Merdeka

About Jamilla Kautsary

Aku ada karena kamu
This entry was posted in Nongkrong. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s