Penolakan Masyarakat Lokal Terhadap Kebijakan dan Program Revitalisasi Berbasis Budaya di Pecinan Semarang


Penolakan Masyarakat Lokal Terhadap Kebijakan dan Program Revitalisasi Berbasis Budaya di Pecinan Semarang

 

Refused Local Communities to the Implementation Policies and Programs for Culture Tourism Based Revitalization in Semarang Chinatown

Jamilla Kautsary1, Leksono P. Subanu2, dan Agam Marsoyo3

1 Staf pengajar Jurusan Perenc. Wilayah dan Kota FT Unissula Semarang (j_kautsary@hotmail.com)

2 Staf pengajar Jurusan Arsitektur dan Perencanaan FT UGM Yogyakarta (lpsabanu@email.com)

3 Staf pengajar Jurusan Arsitektur dan Perencanaan FT UGM Yogyakarta (agam@ugm.ac.id)

Abstract

The change of paradigms in the planning and development in term conservation for sustainable is not easy to be implemented. Different vision and goals among stakeholder often appears conflict of interest. For example is the conflict of interest in implementation policy and program for Culture Based Revitalization in Semarang’s Chinatown. In this area, the conflict have implicated to multi sectors and multi disciplines. Based on many researches that I have been done from 2004, showed that the conflict emerged varieties of negative responses from local community to policies and programs for culture tourism based revitalization. The conflicts and negative responds of the local community emerged due to tourism profit making oriented (over commercialization of culture) that has been intruding on the local community activities and reducing religious sacred, than problem finally caused the refused of local communities to the implementation of Policy and program for Culture Based Revitalization.

Keywords: Refused local communities, Implementation Policies and Programs, Chinatown and Revitalization

I. PENDAHULUAN

Konservasi merupakan upaya untuk menciptakan pusaka budaya masa mendatang (future heritage). Kegiatan konservasi bisa berbentuk preservasi dan dalam saat yang sama melakukan pembangunan atau pengembangan, restorasi, replikasi, rekonstruksi, revitalisasi, dan/atau penggunaan untuk fungsi baru suatu aset masa lalu. Tujuan utama konservasi adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat baik berupa peningkatan kualitas hidup, pendapatan serta lingkungan.

Konservasi dalam bentuk revitalisasi membutuhkan upaya lintas sektoral, multi dimensi dan disiplin, serta berkelanjutan. Revitalisasi pada saat ini telah bergeser dari hanya mempertimbangkan isu keindahan (beautification) menuju upaya yang holistik, yang menempatkan masyarakat lokal sebagai komponen utama revitalisasi. Inti dari revitalisasi adalah menghidupkan kembali suatu tempat yang memiliki aset potensial. Tiupan kehidupan baru diwujudkan tidak sebatas fisik seperti infrastruktur atau fisik visual, namun juga kegiatan baru yang kreatif dan inovatif dan disertai dengan mekanisme menejemennya termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan (Laretna, 2000).

Upaya revitalisasi Pecinan Semarang yang digulirkan pada tahun 2003, terobsesi dari adanya tren pangsa pasar wisata dari Asia Timur Raya (China, Hongkong dan Korea) setelah tragedi WTC dan adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan China awal 2002, untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata. Rencana pengembangan wisata Pecinan ini juga tidak terlepas dari perubahan politik pemerintah Indonesia(Yovita, 2002)..

Perubahan ini diwujudkan dalam perhatian, sikap dan penyusunan rencana tindakan untuk menjadikan kawasan Pecinan sebagai kawasan wisata pada tahun 2001. Kegiatan ini dimulai dari kajian yang diprakarsai oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Propinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Pembangunan pada tahun 2002.

Pada tahun 2003, kegiatan di atas oleh ini oleh pemerintah kota Semarang ditindaklanjuti penyusunan Dokumen Strategis Revitalisasi. Pada tahun yang sama, suntikan kegiatan baru program pasar Implek Semawis yang dicangkokkan dari aktivitas pasar Gang Baru menjelang tahun baru China, yang dahulu disebut Pasar Malam Senggol juga diimpklementasikan. Kegiatan pasar Imlek pertama diadakan pada tanggal 21-22 Januari 2004 dan kedua pada 5-8 Februari 2005 berbarengan dengan perayaan Tahun Baru Cina.

Pada awal tahun 2004 pemerintah mengimplementasikan program lanjutan yang berupa penyusunan Arahan Desain Kawasan Wisata Pecinan dan pelaksanaan pembangunan gerbang masuk kawasan Pecinan. Adanya dua kegiatan ini mulai dirasa meresahkan masyarakat Pecinan yang sudah mulai tentram. Adanya program yang memanfaatkan aktivitas ritus dalam dokumen, memunculkan berbagai kekawawatiran dari masyarakat, walau pun sejak awal pihak pemerintah berupaya melibatkan mereka. Masyarakat kawatir apabila upacara ritual dijual sebagai paket wisata, makna kesakralannya akan hilang dan cenderung mekanis (Kwa, 2002) dan sebagian khawatir akan menjadi “obyek tontonan” (Kompas, 3 September 2004).

Pengembangan aktivitas baru yang mendompleng tradisi masyarakat, dirasakan mengganggu aktivitas ritus kaum Tri Dharma. Akibatnya pada penyelenggaraan pasar imlek pertama beberapa warga membuat pagar darurat. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa kegiatan revitalisasi tak jauh dari kesan memindahkan keruwetan pasar Johar ke Pecinan (Suara Merdeka, 4 Februari 2005). Berdasarkan pengalaman tersebut sebelum penyelenggaraan yang ke dua, masyarakat membuat pagar pembatas (Tan, 2005).

Upaya revitalisasi kawasan Pecinan yang diajukan oleh Kopi Semawis (Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata) tidaklah semulus yang dibayangkan. Beberapa kekhawatiran masyarakat telah memunculkan pada bentuk penolakan yang beragam dari masyarakat. Penolakan ini disebabkan karena revitalisasi lebih banyak menggunakan teori perencanaan, urban design, arsitektur dan studi-studi yang hanya didasarkan pada tradisi disain tingkat tinggi (hight-design traditions), dengan teori-teori yang menitik beratkan pada hasil pekerjaan para perencana dan perancang, dan mengabaikan lingkungan dan tradisi yang didesain oleh rakyat biasa/tradisi populer masyarakat (Rapoport, 1984:38).

Dari uraian di atas maka perlu kiranya untuk meneliti lebih dalam penolakan masyarakat terhadap implementasi kebijakan dan program revitalisasi kawasan Pecinan. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan sehingga upaya revitalisasi akan lebih mempunyai keterkaitan emosional dan kultur dengan masyarakat setempat.

II. REVITALISASI

Pelestarian sejarah merupakan salah satu bentuk perencanaan kota relatif masih baru meskipun sejak lama telah ada perhatian terhadap subyek ini. Klasifikasi mengenai istilah yang berhubungan dengan kegiatan konservasi bisanya terkait dengan macam strategi untuk menangani bangunan dan kawasan lama. Konservasi dapat berbentuk preservasi dan dalam waktu yang sama melakukan pengembangan, restorasi, replikasi, rekonstruksi, dan/atau adaptive reuse/revitalisasi. (Catanese, 1986: 401).

Revitalisasi merupakan salah satu jenis pelestarian dengan mengadaptasikan bangunan lama yang sudah tidak tidak praktis lagi untuk melayani penggunaan baru dan pada saat yang sama mempertahankan bentuk karakteristik orisinilnya. Revitalisasi dapat dilakukan tanpa atau dengan mengubah bentuk bangunan. Kadang memang tidak dapat dihindari bila ditilik dari analisis biaya manfaat tidak menguntungkan untuk dilestarikan, maka biarlah facade bangunannya saja yang dipertahankan agar pengamat bisa membayangkan wajah kota pada masa lalu (Budihardjo, 1991: 44).

Upaya revitalisasi kawasan kawasan lama bukan hanya sekedar usaha melestarikan bangunan, tapi sudah juga merupakan usaha menghidupkan ekonomi kawasan yang mengalami kemunduran. Kita tidak boleh terbuai/terpengaruh oleh keunggulan masa lampau. Menjadikan bangunan sebagai monumen hanya akan menghentikan sejarah bangunan. Bangunan kuno tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bermakna apa-apa tanpa menjadi bagian dari kehidupan kota saat ini (Cohen, 1999: 35).

Upaya pelestarian pada saat ini telah bergeser dari hanya mempertimbangkan isu keindahan semata menuju usaha-usaha yang holistik. Revitalisasi bertujuan untuk memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik berdasar kekuatan sumber daya lama, dan melakukan suntikan kehidupan yang menarik dan kreatif, berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dengan memperhitungkan nilai ekonomi. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan termasuk keterlibatan total masyarakat untuk mengelola sendiri/people centered management (Laretna, 2000).

Suntikan kegiatan baru yang memanfaatkan budaya dalam suatu kawasan harus terkait erat dengan masyarakat lokal. Dukungan untuk membangkitkan kebanggaan terhadap apa yang akan dikembangkan sangat penting. Begitu pula dalam pemilihan aktivitas yang akan dihidupkan kembali perlu penanganan yang jeli. Kondisi ini menuntut pengelola yang mampu berkerja dekat dengan masyarakat lokal dan bersamaan dengan itu mampu mengembangkan jaringan dengan pihak luar sangat diperlukan (Boyer, 1994: 8).

Historic Massachusetts, USA, yang bermitra dengan penduduk lokal dan berbagai organisasi untuk revitalisasi bangunan dan lansekap yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Kelompok ini dalam menyeleksi sumber daya budaya dengan menetapkan tiga buah kriteria dasar (Laretna, 2000):

  1. Sumber daya tersebut harus menunjukkan hubungan yang penting antara pelestarian dan kebanggaan masyarakat setempat;
  2. Sumber daya tersebut harus potensial menjadi katalisator usaha revitalisasi dan pembangunan;
  3. Sumber daya tersebut harus memiliki dukungan masyarakat dan politik

Proses revitalisasi, sebagai bentuk menejemen kota yang relatif masih baru bagi Indonesia, sering dipandang sebagai proses yang menyulitkan. Di beberapa negara lain seperti Singapura dan Eropa proses ini sudah berlangsung sejak lama dan cukup berhasil. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaan revitalisasi, sejak awal mereka sudah mempertimbangkan (Cohen, 1999: 284-295):

  1. Gambaran umum dari kawasan (district) terpilih yang didalamnya menyangkut pertimbangan:
    1. Tujuan-tujuan dan fungsi dari kawasan (district) secara umum terkait dengan wilayah yang melingkupinya;
    2. Standart perencanaan (eksisting, orientasi masa depan dan model); kesehatan, pendidikan, energi, industri, keamanan dan kualitas lingkungan;
    3. Latar belakang sosial masyarakat (demografi, kebutuhan sosial dan pendidikan, angkatan kerja, domestic tourism, populasi dan tranport baik di dalam dan ke luar kawasan);
    4. Budaya (sejarah, tradisi, erkeologi, museum, cirikas lokal, tradisi, pelestarian kawasan secara tradisional);
    5. Kondisi alam (ekologi lokal dan geologi, topografi dan lahan, kecocokan untuk pengembangan, vegetasi dan iklim, bentuk kehidupan, iklim mikro, hidrologi, bencana alam, sumber energi, taman dsb;
    6. Latar belakang ekonomi (kemampuan belanja/pendanaan kota, kemampuan masyarakat, nilai lahan, zoning, perdagangan, wisata, pertanian dan industri);
    7. Respon penghuni (organisai lokal, lingkungan, media, hubungan masyarakat pada beragam isu termasuk konservasi, pembandingan antara tujuan konservasi dan harapan masyarakat);
  2. Struktur: dimensi fisik (bentuk yang prinsip di masa lalu dalam sejarah perkotaan, pelayanan publik dan bangunan, jalan dan transportasi);
  3. Konstruksi seperti: latar visual (warna, tektur, proporsi, visual), pelayanan kota (air bersih, listrik, sampah), bangunan (kondisi eksisting tipe, bentuk, bentuk pengelolaan dan aturan bangunan);
  4. Standar kehidupan, batasan detail yang menyangkut perbaikan standart kehidupan di dalam kawasan terpilih seperti standart hunian, pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, budaya dan kontinuitas perkotaan;
  5. Perubahan yang diharapkan: perubahan hunian, eksploitasi lahan dan penggunaan/zoning, kebutuhan yang beragam (jalan, fasilitas umum maupun bangunan), rekomendasi sosial dan perbaikan serta perubahan keterkaitan kawasan dengan kawasan di sekitarnya.

Revitalisasi sebagai salah satu wujud menejemen/pengendalian pembangunan di pusat kota berfungsi sebagai instrumen/alat untuk memperbaiki kualitas kota (sumber daya lama/lingkungan yang telah terbentuk) yang mempunyai beberapa karakteristik. Lima macam karakteristik tersebut adalah (Nishimura, 1994: 40):

  1. Revitalisasi bukan merupakan satu produk rencana untuk kawasan kosong, tetapi merupakan upaya peningkatan vitalitas sumber daya lama;
  2. Revitalisasi didasarkan pada persepsi bahwa ruang kota meruakan obyek yang dapat diubah, karena terlalu memprotek bangunan sama dengan menghentikan sejarah suatu bangunan;
  3. Ruang lingkup teritorial revitalisasi bisa berupa satu bagian kota, namun dalam pembuatannya harus berhubungan dan mempertimbangkan daerah disekitarnya (urban
    linkage);
  4. Implementasi program revitalisasi tidak hanya keindahan fisik, karena revitalisasi kota merupakan suatu proses pembuatan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat kota dan harus didasarkan pada strategi yang komprehensif;
  5. Revitalisasi hanya berarti bila diterima dan digunakan oleh masyarakatnya. Bagaimana pun bagusnya produk perancangan kota bila tidak dikehendaki oleh masyarakat tidak akan berguna.

Di luar aspek teknis, keberhasilan pelaksanaan revitalisasi di beberapa negara barat juga karena (Unesco, 1975: 319-324):

  1. Adanya dukungan publik yang kuat, karena sejak awal masyarakat dilibatkan sehingga rasa kepedulian masyarakat terhadap revitalsasi akan tinggi. Pelibatan masyarakat harus diwadai dalam organisasi resmi yang terlibat mulai dari pre studi sampai ke menejemen pengelolaan kawasan;
  2. Adanya dukungan dari organisasi profesional yang terdiri dari masyarakat, pemilik modal, pecinta budaya, arsitek, perancang kota dan politisi dalam proses perencanaan;
  3. Adanya dukungan dari aspel legal/hukum atau perundangan yang mengatur masalah konservasi bangunan, peruntukan bangunan, zoning/land use, pelaksanaan, pendanaan, pemukiman kembali dan persewaan bangunan;
  4. Adanya dukungan finansial dari pemerintah daerah, kementrian pariwisata, busaya, perumahan, keuangan, interior dan beberapa bank swasta lokal serta masyarakat setempat;
  5. Adanya dukungan dari aspek kelembagaan yang jelas (lembaga pengelola dan pendukung), yang anggotanya terdiri dari semua pihak yang berkepentingan (pemerintah, swasta/pemilik modal, beberapa departemen yang terkait dan yang utama adalah masyarakat lokal pemilik bangunan);

Revitalisasi dari urian di atas merupakan satu bentuk pelestarian yang dilakukan dengan mengadaptasikan sumber daya lama untuk melayani aktivitas baru yang menarik, kreatif, berkelanjutan serta mampu memberikan kebanggaan bagi masyarakat lokal guna peningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat dan memperhitungkan nilai ekonomi kawasan. Revitalisasi juga bisa di pandang sebagai satu bentuk menejemen pembanguan di pusat kota melalui pemanfaatan sumber daya lama

III. METHODE PENELITIAN

Penelitian penolakan masyarakat Pecinan terhadap kebijakan dan program revitalisasi kawasan ini merupakan penelitian eksploratif sehingga metode penelitian yang digunakan cenderung ke induktif kualitatif. Melalui pendekatan induktif kualitatif ini peneliti bisa lebih dalam untuk mengungkap, menggambarkan dan menganalisis kenyataan sosial yang benar-benar terjadi dan apa yang ada dibalik kejadian itu


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penilaian warga Terhadap Kebijakan dan Program Revitalisasi

Penilaian warga Pecinan Semarang terhadap kebijakan dan program revitalisasi yang digulirkan pemerintah sejak tahun 2003 secara kognitif dari pengalaman mereka dan apa yang mereka lihat dan mereka rasakan sangat beragam. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa program bukan untuk warga Pecinan karena mereka sebagai warga asli tidak dilibatkan sama sekali. Begitu juga dengan apa yang dilakukan pemerintah pada implementasi program sangat jauh dengan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka sampaikan pada waktu proses penyusunan Strategi Dasar Revitalisasi Pecinan.

Terkait dengan pengalaman dan apa yang dilihat oleh masyarakat selama pelaksanaan program tersebut, masyarakat juga beranggapan bahwa pemerintah juga hanya asal-asalan dalam penerapan program. Mereka melihat pemerintah melakukan kegiatan pembangunan kalau sudah dekat dengan penyelenggaraan acara tertentu, sehingga terkesan mendadak dan sembarangan (kulitas buruk). Masalah ini dipicu kerena minimnya biaya untuk perawatan dan perbaikan prasarana, birokrasi yang berbelit dan memakan waktu lama menyebabkan banyak kegiatan perbaikan yang dilakukan sangat mendesak dan seadanya.

Sementara beberapa masyarakat yang langsung terkena dampak masalah dengan adanya program revitalisasi tersebut menganggap bahwa program serba tidak jelas. Banyaknya implementor yang terlibat dalam proses implementasi, tidak jelasnya garis koordinasi/perintah dan tidak adanya koordinasi antar panitia pelaksana banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan karena panitia saling melempar tanggung jawab jika ada komplain dari masyarakat.

Anggapan terakhir yang muncul di dalam masyarakat Pecinan adalah program revitalisasi merupakan program untuk mencari keuntungan dari pihak tertentu. Pandangan masyarakat ini juga muncul setelah masyarakat tahu besarnya nominal untuk menyewa stan dan untuk mengikutnya nama leluhur dalam sembahyangan di klenteng Tay Kak Sie. Selain itu lebih banyak kerugian dari pada keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya kegiatan revitalisasi juga merupakan faktor pendorong munculnya anggapan ini. Sementara dari trianggulai sumber, beberapa informan menyatakan bahwa pada saat ini revitalisasi telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan.

Dari bahasan empat sub tema tersebut, keempat sub tema tersebut bila di cerna lebih jauh akan mengarah pada satu tema pokok yaitu penilaian masyarakat terhadap kebijakan dan program revitalisasi. Penyatuan sub-sub tema ini didasari bahwa semua pendapat informan di lokasi studi dan sumber lain (untuk trianggulasi) tersebut muncul dan besaral dari pengalaman serta apa yang dilihat oleh mereka ketika program-program revitalisasi diterapkan. Konstruksi pembangunan sub-sub tema ini dapat dilihat pada diagram 3.1.

Gambar 3.1. Diagram Konstruksi Penilaian Masyarakat terhadap Kebijakan dan Program Revitalisasi (Sumber: Konstruksi peneliti)

3.2. Bentuk Penolakan

Dari pembahasan berbagai informasi, banyaknya konflik pemanfatan ruang, waktu dan aktivitas yang muncul akibat implementasi program revitalisasi melalui pengembangan aktivitas baru, yang kurang mempertimbangkan tata nilai dan budaya lokal, kebiasaan, aktivitas rutin dan tradisi masyarakat setempat serta permasalahan lokal kawasan, telah menyebabkan munculnya permasalahan baru. Masalah kemacetan, hilangnya rasa nyaman, terganggunya aktivitas perekonomian, perpecahan di dalam masyarakat karena perbedaan kepentingan serta hilangnya makna sakral dari ritus keagamaan merupakan alasan yang paling banyak menimbulkan respon negatif masyarakat.

Beragam permasalahan tersebut di atas kemudian menyebabkan reaksi penolakan warga terhadap kebijakan dan program revitalisasi kawasan. Penolakan warga ini beragam dan bertingkat sesuai dengan kompleknya/beratnya permasalahan yang mereka hadapi/alami terkait dengan proses revitalisasi kawasan. Beberapa bentuk penolakan warga Pecinan terhadap implementasi kebijakan dan program revitalisasi kawasan Pecinan ini diungkapkan dalam bentuk:

  1. Kompromi dengan revitalisasi. Bentuk kompromi ini dengan syarat bahwa revitalisasi kawasan bukan untuk mengembangkan kawasan sebagai kawasan wisata budaya. Masyarakat lebih menghendaki upaya revitalisasi sebatas untuk perbaikan lingkungan karena hal ini dinilai lebih aman.
  2. Diam baik acuh tak acuh terhadap kebijakan dan program pemerintah mau pun diam dengan perasaan marah. Sikap ini diambil sebagai salah satu ungkapan toleransi warga Pecinan terhadap program pemerintah.
  3. Protes melalui jalur formal, di rapat-rapat kelurahan dan merencankan demonstrasi dan pemblokiran untuk pelaksanaan event di tahun mendatang jika protes secara formal ini tidak mendapat tanggapan, karena warga merasa sudah benar-benar dirugikan dan dilecehkan.
  4. Tidak mengikuti anjuran pemerintah terutama dalam tata cara, pembangunan, penataan dan pemanfaatan bangunan klenteng.
  5. Bertahan dengan menciptakan penghalang yang bersifat temporal (seperti peletakan kursi, bangku dan pot bunga) atau dengan cara permanen (membangun pagar pembatas).
  6. Menulis berbagai protes melalui penulisan berita dan artikel di beberapa media surat kabar nasional, majalah popular serta menulis surat protes secara resmi ke Pemerintah Kota Semarang.
  7. Mengajukan surat penolakan/protes ke pemerintah secara bersama-sama yang ditandatangani oleh semua warga yang mengatas namakan warga yang peduli lingkungan dalam satuan RT.

Kedelapan reaksi masyarakat (tujuh sub tema) tersebut bila dicermati akan membentuk satu tema induk yang berupa bentuk penolakan warga Pecinan terhadap Kebijakan dan program revitalisasi kawasan. Secara diagramatis konstruksi pembentukan sub tema menjadi tema induk dapat dilihat pada gambar 3.2.


Gambar 3.2. Diagram Konstruksi Bentuk Penolakan Warga terhadap Kebijakan dan Program Revitalisasi Pecinan( Sumber: Konstruksi peneliti)

3.3. Alasan Penolakan

Faktor-faktor yang menyebabkan penolakan mayarakat Pecinan terhadap kebijakan dan program revitalisasi, dari hasil induksi di lapangan juga sangat beragam. Beragamnya alasan ini tergantung pada pengalaman masing-masing individu beserta cara pandang mereka terhadap sumber alasan. Bagi masyarakat yang mengerti bahwa pengembangan kawasan sebagai kawasan wisata dengan salah satu atraksinya adalah lingkungan terbangun, mengatakan bahwa karakter spesifik kawasan telah tiada.

Alasan mengganggu aktivitas ritual dan menghilangkan makna kesakralan datang dari latar belakang pengalaman masyarakat yang ketika menjalankan ibadah merasa terganggu dan mereka juga merasa ritual agamanya dieksploitasi untuk kepentingan revitalisasi. Sedang bagi masyarakat yang berada di gang Pinggir dan Wotgandul Timur yang ruang-ruangnya dimanfaatkan sebagai lokasi kegiatan Semawis memiliki alasan yang lebih komplek. Selain ibadah mereka terganggu, aktivitas mereka juga terganggu. Di samping itu karena mereka berada pada lokasi utama, masalah-masalah yang muncul karena tidak adanya koordinasi pelaksana program revitalisasi juga berimbas langsung pada masyarakat di sepanjang jalan ini.

Sedang kekhawatiran akan munculnya esklusifisme, kecemburuan sosial, keresahan dan perpecahan merupakan alasan yang umum diutarakan oleh warga Pecinan. Pengalaman buruk yang nenimpa mereka selama 32 tahun selama masa Orde Baru dan adanya kerusuhan ras anti Tionghoa merupakan alasan utama bagi masyarakat Pecinan untuk menyatakan sub tema ini sebagai alasan untuk menolak revitalisasi.

Alasan tidak melibatkan masyarakat juga banyak dijadikan alasan informan (masyarakat) untuk menolak kebijakan dan program revitalisasi. Menurut sebagian besar masyarakat, tidak dilibatkannya mereka dalam kegiatan revitalisasi merupakan sumber utama permasalahan yang memunculkan beragam alasan dari masyarakat untuk menolak kebijakan dan program revitalisasi. Tidak diikutsertakannya masyarakat menyebabkan kebijakan dan program yang dikembangkan hanya munculkan bermacam bentrokan. Mereka mengganggap pemerintah maupun peyelenggara Semawis tidak mau “kulonuwun” (minta ijin) kepada masyarakat (sebagai pemilik rumah).

Beberapa uraian sub-sub tema di atas yang diuraikan berdasarkan informasi dan hasil triagulasi, latar belakang alasan yang penolakan masyarakat berbeda-beda tetapi mengarah pada satu tema yaitu alasan yang menyebabkan masyarakat Pecinan menolak kebijakan dan program revitalisasi kawasan. Hal ini bila dicermati lebih dalam faktor yang menyebabkan munculnya alasan tersebut adalah adanya konflik dalam aspek faktual-intelektual baik yang terkait dengan tujuan yang dicapai, cara mencapai tujuan dan fakta-fakta yang ada. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan antara tujuan dan cara pencapaian tujuan revitalisasi yang hanya didasarkan pada hasil pekerjaan para perencana dan perancang dan implementor (khususnya pemilik modal dan petaruh ekonomi), dan mengabaikan lingkungan dan tradisi yang dibangun dan didesain oleh masyarakat Pecinan secara turun-temurun.

Selain itu masalah penolakan warga Pecinan ini juga disebabkan oleh adanya konflik internal yang berupa konflik sosial-kultural emosional. Konflik ini terjadi akibat tekanan masa lalu yang dialami warga Pecinan baik akibat diskriminasi atau kerusuhan anti Thionghoa yang pernah terjadi. Sehingga upaya upaya revitalisasi mereka anggap sebagai upaya menciptakan mengesklusifkan (mengkotakkan) mereka lagi dari masyarakat pribumi. Mereka mengkhawatirkan upaya ini hanya akan menyebabkan kecemburuan dan pada akhirnya hanya menyebabkan kerusuhan atau bentrokan massa yang lebih pasrah.


Gambar 3.3. Diagram Konstruksi Tema Faktor Penyebab Penolakan Masyarakat Percinan Terhadap Kebijakan dan Program Revitalisasi Kawasan (Sumber: Konstruksi peneliti)

Masyarakat mengganggap bahwa secara emosional dan sosial, masyarakat Pecinan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya belum siap untuk menerima kebijakan revitalisasi kawasan Pecinan sebagai kawasan wisata budaya yang menonjolkan kecinaanya. Hal ini karena kondisi politik di Indonesia yang tidak memungkinkan. Masyarakat masih gampang terpicu masalah-masalah yang terkait dengan perbedaan suku, agama dan ras.

IV. KESEIMPULAN

Penolakan dari studi ini didefinisikan sebagai suatu reaksi yang berupa strategi penangkal yang dilakukan oleh individu/masyarakat akibat adanya tekanan yang terjadi karena tidak adanya hubungan yang optimal antara individu/masyarakat baik dengan implementor maupun dengan lingkungan. Reaksi ini ditangkal (diwujudkan) oleh individu/masyarakat dalam bentuk perilaku/tindakan:

  1. Kompromi beryarat;
  2. Diam yang disertai rasa takut dan/atau marah;
  3. Protes melalui jalur formal (rapat);
  4. Tidak menanggapi anjuran pemerintah;
  5. Bertahan dengan pembatas fisik baik permanen maupun tidak permanen;
  6. Protes/menolak secara tertulis melalui surat kabar, majalah popular maupun surat kelembaga/pemerintah;
  7. Penolakan bersama dalam satuan RT.

Penolakan ini disebabkan oleh terabaikannya kearifan lokal akibat adanya pengaruh:

  1. Faktor internal yang muncul sebagai akibat perbedaan dalam aspek sosial-kultural-emosional dari dalam masyarakat Pecinan.
  2. Faktor eksternal yang muncul akibat perbedaan aspek faktual-intelektual baik dalam tujuan, cara pencapaian tujuan fakta-fakta tidak adanya dukungan aspek kelembagaan, finansial dan legal dalam implementasi kebijakan dan program revitalisasi.

VII PEMBELAJARAN

    Beberapa pembelajaran yang bisa dipetik dari serangkaian proses revitalisasi kawasan Pecinan adalah:

  • Revitalisasi bukan merupakan produk yang didesain pada ruang kosong tak bermakna
  • Revitalisasi bukan sekedar perbaikan-perbaikan fisik atau polesan-polesan yang dipersiapkan sesaat dan dilaksanakan sesaat pula.
  • Revitalisasi sudah seharusnya merupakan sebuah program berkelanjutan mulai tahap-tahap jangka pendek hingga jangka panjang, mulai dari ruang yang kecil hingga yang meluas dan dimulai dari program yang sederhana tetapi bisa diimplementasikan.
  • Revitalisasi merupakan upaya membangun dan menggalang kekuatan masyarakat lokal untuk membentuk denyut kehidupan yang sehat yang mampu memberikan keuntungan sosial-budaya dan ekonomi bagi masyarakatnya sendiri.
  • Sebagus apapun produk revitalisasi jika tidak dikehendaki penduduknya tidak akan memiliki makna apa-apa

VI. REKOMENDASI

    Beberapa hal yang bisa kami rekomendasikan, untuk perbaikan proses revitalisasi kawasan lama dan implementasinya adalah:

  • Revitalisasi sudah saatnya bergeser dari pertimbangan desain tingkat tinggi (hight-design traditions), dengan teori-teori yang menitik beratkan pada hasil pekerjaan para perencana dan perancang menuju desain populer (tradisi yang didesain oleh rakyat biasa/tradisi populer masyarakat)
  • Dalam proses implementasi hendaknya melibatkan peran serta masyarakat. Peran masyarakat ini sangat dibutuhkan karena dalam implementasi kebijakan dan program memerlukan pemahaman terhadap kondisi lokal, komunikasi dan koordinasi yang jelas, perkiraan/penaksiran tentang dampak yang ada, monitoring yang baik dalam implementasi dan adaptasi terhadap perubahan.
  • Kegiatan revilatisasi tidak hanya sebatas penyelesaian masalah fiskk (infrastruktur, dukungan utilitas, pemugaran ataupun pengembangan lainnya), ataupun sebatas mencari keuntungan ekonomi jangka pendek namun juga harus disertai dengan perencanaan kegiatan baru yang kreatif dan inovatif serta berdaya jual dan mekanismenya harus disiapkan bersama dengan masyarakat lokal sampai pada mekanisme pengelolaannya
  • Dalam setiap upaya mengembangan aktivitas baru yang cangkokkan dari tradisi masyarakat jangan hanya mempertimbangkan kelayakan teknis, finansial, ekonomi dan administratif tetapi kelayakan sosial dan budaya, sehingga konflik antar stakeholder bisa diperkecil dan upaya revitalisasi akan lebih mempunyai keterkaitan emosional dan kultur dengan masyarakat setempat. Pada akhirnya karakteristik unik dan interaksi positif antara ruang dan masyarakat yang telah terbentuk bisa tetap terjaga dengan baik;
  • Dalam pelaksanaan perlu dukungan yang kuat dari aspek kelembagaan, aspek finansial dan legal. Sehingga konflik faktual intelektuan maupun sosial emosional akibat perbedaan dan cara pandang dapat diperkecil;

VIII. Pustaka Acuan

Alwasilah, A.C., 2002, “Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif”, Dunia Pustaka Jaya, Bandung.

Ardiwidjaja, 2005, Ekowisata Solusi Konflik Pembangiunan di Lembang, Mungkinkah?”, Lembaga Studi Pariwisata Indonesia.

Bell, A., Paul, G., Fisher, TC., Jeffery D., and Baum, A., 2001. “Environmental Psychology”, 5ed., Harcourt college Publishers, Orlando.

Bulkis, S., Amrullah., dan Fatmawati., 2002, “Perumusan Program”, Pusat Studi Kebijakan dan Menejemen Pembangunan, Universitas Hasanudin.

Darma, R., 2002, “Proses Perumusan Kebijakan”, Pusat Studi Kebijakan dan Menejemen Pembangunan, Universitas Hasanudin.

Dinas Pariwisata Jawa Tengah ,1994, “Arahan Desain Kawasan Wisata Pecinan Semarang”.

Hariadi., dan Setiawan, B., 1995, “Arsitektur Lingkungan dan Perilaku. Pusat Studi Lingkungan”, Dikti, Jakarta.

Hari, K.,1997, “Kepariwisataan”, Jakarta, Gramedia;

Kautsary, J., L.P, Subanu, Marsoyo, A., 2005, “Konflik Kepentingan di Kawasan Permukiman Wisata Budaya Pecinan Semarang (Proceedings Seminar Nasional Arsitektur Lingkungan dan Pariwisata Menuju Pembangunan Berkelanjutan, Hal. III-6 – III-14, ISSN 979-25-0021-9: 10 September 2005)

Kautsary, J., 2005, “Penolakan Masyarakat Pecinan terhadap Kebijakan dan Program Revitalsasi Kawasan”, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan)

Laretna, T., 2000, “Revitalisasi Bukan Sekedar Beautification”, Urban Study, Jakarta.

Kerr, J.H., dan Tacon, P., 1999, “Phychological Respones to Different Type of Location and Activity”, Journal of Environmental Psychology. No.19: 287-294.

Mazmanian, D.A., dan Sabatier, P.A., 1983, “Implementation and Public Policy”, Scaott, Foresman and Company, London.

Mitchel, B., Setiawan, B., dan Rahmi, D.H., 2000, “Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan”. Gama Univ. Press, Yogyakarta.

Muhadjir, Noeng., 2000, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Rake Sarasih, Yogyakarta.

Muhammad, Djawahir., 1996, “Semarang Sepanjang Jalan Kenangan”. Aktor Studio, Semarang.

Nelson, B., dan Wall, 1993, “Tourism and Sustainable Development: Monitoring, Planning, Managing”, Department of Geography University of Waterloo.

Oelofse, Catherine., dan Dodson, Belinda., 1997, “Community, Place and Transformation: a Perceptual Analysis of Residents’ Responses to an Informal Settlement in Hout Bay South Africa”. Geoforum Journal, Vol.28. No. 1:91-101.

Onyebueke, V.U., 2001, “Denied Reality, Retarded Perception or Inaction?” Cities, Vol. 18. No. 6: 491-423.

Patton, C.V., and Sawicki, D.S., 1986, “Basic Methods of Policy Analysis and Planning”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Sudarman, D., 2002, “Menjadi Peneliti Kualitatif”, Pustaka Setia, Bandung.

Sudaryono, S., 2003, “Metode Deduktif dan Induktif dalam Penelitian Arsitektur, Workshop of Architecture Research Method and Implementation, Diponegoro University, Semarang.

Unesco, 1975, “The Renewal of Historic Town Centres in Nine European Countries (France, Great Britain, Italy, The Netherland, Poland, Austria, CSSR, Hunggary, Switzerland)”, Jerman Ministry.

Yovita A., 2002, “Wisata Pecinan Semarang”, Kompas: Sabtu, 9 November 2002.

Yovita A., 2004, Revitalisasi Kawasan Pecinan Semarang”, Kompas: Jumat, 06 Februari 2004.

About Jamilla Kautsary

Aku ada karena kamu
This entry was posted in Pecinan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s