Bupati Kendal Buka Rakor Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri Daerah Semester II Di Operation Room Setda Kendal

Bupati Kendal Buka Rakor Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri Daerah Semester II Di Operation Room Setda Kendal

Kendal-Bupati Kendal membuka Rapat Koordinasi Ekonomi, Keuangan, Industri Daerah (Ekuinda) semester II di Operation Room Setda Kendal. Acara Rakor diikuti para Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Para Direktur BUMN/BUMD di Kendal serta dihadiri Ketua Dosen Planologi Universitas Sultan Agung Semarang sebagai Nara Sumber.

Bupati Kendal dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini sedang gencar melaksanakan pembangunan di segala sektor, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan mendorong investasi di segala bidang.

“Untuk itu, diperlukan adanya rencana tata ruang pada tatanan yang lebih operasional pada semua tingkatan. Maka, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupatenbeserta rencana rincinya perlu menjadi perhatian kita bersama, dimana Kabupaten Kendal merupakan penyangga dan pintu gerbang utama Provinsi Jawa Tengah, ini memegang peranan penting terhadap pembangunan Daerah Kendal kedepan yang sedang terus berkembang,”ungkapnya.

Dalam kesempatan rakor kali ini Bupati mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan bidang penataan ruang, baik Pemerintah, BUMN-BUMD, dan seluruh lapisan masyarakat, untuk membentuk komitmen bersama, menyatukan langkah dalam upaya-upaya percepatan penyelesaian pembangunan tata ruang di wilayah Kabupaten Kendal yang tepat, sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.

Rakor Ekuinda kali ini mengusung tema “Pengaruh Geografis dan Tata Ruang Terhadap Perkembangan Industri di Kabupaten Kendal”.

Sementara, Dosen Planologi Unisula Semarang, Jamilla Kautsary dalam paparannya mengatakan tujuan penataan ruang Kabupaten Kendal adalah untuk mewujudkan percepatan perluasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal ke arah yang lebih baik, demikian ungkapnya.

Untuk rencana skenario utama pengembangan struktur ruang di Kabupaten Kendal menurut Jamilla, adalah daerah utara difokuskan pada pelestarian lahan pertanian abadi, daerah selatan difokuskan pada perlindungan alam dan pengembangan pemukiman difokuskan pada daerah tengah Kabupaten Kendal. (Los-Hms)

Sumber : https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20161124002/bupati_kendal_buka_rakor_bidang_ekonomi_keuangan_industri_daerah_semester_ii_di_operation_room_setda_kendal

Advertisements
Posted in Nongkrong | Leave a comment

RUANG TERBUKA HIJAU (ANTARA ATURAN DAN KENYATAAN)

RUANG TERBUKA HIJAU (ANTARA ATURAN DAN KENYATAAN)

taman

(Sumber: Jamilla 2014).

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Di Indonesia Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan penyediaan dan pemanfaatanya di atur dalam Peraturan Mentri (Permen) PU No. 5 Tahun 2008 tentang Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, sementara untuk penataannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2007  Tentang  Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Berdasarkan aturan Permendagri No. 1 tahun 2007 tersebut, fungsi ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan adalah untuk:

  • pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
  • pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
  • tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
  • pengendali tata air; dan
  • sarana estetika kota.

Fungsi ini lebih dalam Permen PU No 5 Tahun 2008 dibagi menjadi 2 yaitu menjadi fungsi utama (ekologis) dan tambahan berupa:

Fungsi  utama yaitu fungsi ekologis untuk

  • memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
  • pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
  • sebagai peneduh;
  • produsen oksigen;
  • penyerap air hujan;
  • penyedia habitat satwa;
  • penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
  • penahan angin.

Fungsi tambahan yaitu:

  • Fungsi sosial dan budaya:
    1. menggambarkan ekspresi budaya lokal;
    2. merupakan media komunikasi warga kota;
    3. tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
  • Fungsi ekonomi:
    1. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
    2. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
  • Fungsi estetika:
    1. meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
    2. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
    3. pembentuk faktor keindahan arsitektural;
    4. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu kawasan perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.

Sedangkan manfaat RTH adalah untuk (Permendagri No. 1 tahun 2007):

  • sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
  • sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
  • sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
  • meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
  • menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
  • sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
  • sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
  • memperbaiki iklim mikro; dan
  • meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Bentuk ruang terbuka publik berdasarkan peraturan tersebut adalah(Permendagri No. 1 tahun 2007):

  • taman kota;
  • taman wisata alam;
  • taman rekreasi;
  • taman lingkungan perumahan dan permukiman;
  • taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
  • taman hutan raya;
  • hutan kota;
  • hutan lindung;
  • bentang alam seperti gunung,
  • bukit, lereng dan lembah;
  • cagar alam;
  • kebun raya;
  • kebun binatang;
  • pemakaman umum;
  • lapangan olah raga;
  • lapangan upacara;
  • parkir terbuka;
  • lahan pertanian perkotaan;
  • jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
  • sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
  • jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
  • kawasan dan jalur hijau;
  • daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
  • taman atap (roof garden).

Ketentuan Penyediaan RTH di Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008.

  1. Berdasarkan Besaran Penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah:
  2. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
  3. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat
  4. apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya

Gambaran besar kebutuhan ruang terbuka

Gambaran Besaran Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008

 

  1. Berdasarkan Jumlah Penduduk Yang dilayani:

No UNIT LINGKUNGAN TIPE RTH LUAS MIN/UNIT (m2) LUAS MIN/ KAPITA  (m2) LOKASI
1 250 jiwa Taman RT 250 1,0 Di tengah lingkungan RT
2 2500 jiwa Taman RW 1.250 0,5 Di pusat kegiatan RW
3 30.000 jiwa Taman Kelurahan 9.000 0,3 Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4 120.000 jiwa Taman Kecamatan 24.000 0,2 Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
Pemakaman disesuaikan 1.2 *) Tersebar
5 480.000 jiwa Taman kota 144.000 0,3 Di pusat wilayah/kota
Hutan kota disesuaikan 4.0 Di dalam/kawasan pinggiran
Untuk fungsi tertentu disesuaikan 12.5 Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber: Permen PU No. 5 Tahun 2008.

 

  1. Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu:
    1. Fungsi RTH pada katagori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, misalnya melindungi kelestarian SDA, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu
    2. RTH katagori ini meliputi: RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTh untuk fungsi tertentu berupa RTH sempadan rel kereta api, RTH jaringan listrik tegangan tinggi, RTH sempadan sungan, RTH sempadan pantai, RTH pengaman sumber air, dan pemakaman.

Permasalahan Penyediaan RTH Di Perkotaan

  • RTH dianggap sebagai kebutuhan prioritas rendah karena:
    1. Belum jelas nilai ekonomi dari pemanfaatan RTH;
    2. Nilai ekonomi pada umumnya hanya dapat di hitung dalam jangka waktu yang panjang;
    3. Rendahnya kemampuan pendanaan dalam pembangunan RTH.

Catatan:

Anggapan RTH bukan sebahai kebutuhan prioritas ini sering menyebabkan Pengembang Perumahan di Perkotaan (terutama pengembang skala kecil dan menengah), menyediakan RTH di lahan sisa, yang biasanya kurang strategis seperti di bagian paling belakang batas tapak dan tidak jarang di zona yang rawan seperti dekat sungai. Padahal amanat dari pedoman dan standart teknis penyediaan PSU RTH harus berada di lokasi yang mudah diakses oleh penghuni atau di bagian tengah perumahan.

  • Kelangkaan/Keterbatasan lahan diperkotaan
  1. Kepentingan ruang untuk kegiatan budidaya lainnya vs RTH (kepentingan ekonomi jangka pendek masih menjadi prioritas pelaku pembangunan);
  2. Status kepemilikan lahan di yang sebagian besar dikuasai swasta dan masyarakat serta adanya penyerobotan akibat lemahnya pengawasan dan engendalian pemanfaatan ruang;
  3. Kebanyakan RTH dibangun di lokasi yang jauh dari penggunanya;
  4. Keterbatasan/kelangkaan dana untuk akuisisi, ganti rugi, atau rehabilitasin;

Catatan:

Keterbatasan lahan di perkotaan, sering kali terjadi akibat dari konflik kepentingan lahan untuk kegiatan ekonomi dan kepentingan konservasi. Setelah era 80an, sektor suata lebih banyak menguasai modal dan lahan. Ruan-ruang hijau dan kegatan konservasi lainnya sering dianggap kurang menguntungkan dari sisi inverstasi dan waktu pengembalian modal. Akibatnya kota pada saat ini mengalami penurunan kenyamanan yang luar biasa. Ketika ada niat baik dari pemerintah untuk kembali ke Kota Hijau, lahan, lahan perkotaan sudah menjadi lahan untuk menanam beton-betun dari gedung-gedung bertingkat. Akibat yang baling bayak ditemui dari kurangnya RTH adalah berubahnya iklim mikro di perkotaan. Ruang luar di Kota menjadi Panas dan tidak nyaman,  belum lagi ditambah masalah lain akibat buruknya pelayanan infrastruktur publik.

  • Kesalaman perencanaan, perancangan dan fungsi.
  1. Tidak/kurang sesuai dengan prioritas kebutuhan mayarakat karena biasanya penyediaan RTH lebih cenderung kegiatan proyek daripada sebuah upaya pembangunan.
  2. Tidak sesuai dengan pola perilaku pengguna karena kebanyakan desain berupa paket minimal;
  3. Tidak mempertimbangkan kepentingan secara masyarakat perkotaan secara yang mampu mengkover kebutuhan dan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, ekologi/lingkungan, teknologi dan iptek, serta politik.
  4. Kesalahan Ekologi berupa kesalahan pemilihan tanaman dan material, berakibat pada mahalnya OM dan, rendahnya estetika dan efektifitas fungsional dan ketidak berlanjutan fungsi RTH.
  5. KesalahanTeknologi dan susahnya perawatan (OM)

Catatan:

Banyak sekali kesalahan yang kita temui dalam perencanaan RTH di Perkotaan, Tidak jarang kita temui bahwa desain RTH yang ada tidak sesuai dengan standart minimal yang ditetapkan oleh Kementrian PU maupun Oleh Kementrian dalam negri, baik darii sisi perencanaan, perancangan dan  pemanfaatannya. Penyediaan RTH sering hanya dilihat sebagai sebuah proyek, yang begitu selesai SPJ (pelaporan keuangan/serapan anggaran), sudah selesai. Pola pendang yang lebih mengedepankan pada SPJ ini sering kali menyebabkan kualitas desain dan pembangunan kurang tidak sesuai tujuan dari Pembangunan RTH. RTH Lebih banyak komponen hard scape berupa beton untuk alasan estetika (walaupun kenanyakan desain juga asal-asalan). Komponen jijau dan shoft scape sangat kurang, akibatnya fungsi ekologi menjadi kurang dan kadang pemilihan komponennya tidak tepat. Cantik dan mahal kadang menjadi prioritas, bukan kecocokan ekologi dan fungsi tananam, akibatnya biaya oprasional pememiharaan manjadi mahal, dan teakhir RTH menjadi terbengkelai ketika dana pemeliharaan sudah tidak ada.

  • Rendahnya pelibatan masyarakat yang berakibat pada rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap RTH dan adanya kegiatan pengusakan ada fasilitas RTH. Berkaitan dengan masalah peran serta masyarakat ini memang bukan masalah gampang.  Peranserta masyarakat sebenarnya sudah banyak di atur dalam PP 68 tahun 2010 baik dalam tahapan dan bentuknya. Peranserta masyarakat diharapkan ada mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan sampai ke Pengendalian. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam

Masalah Peranserta ini menurut Hetifah, SS ( 2003) diantaranya adalah:

  1. Tidak semua peraturan yang mendorong peran serta memiliki daya paksa untuk mengubah atau dapat diterapkan.
  2. Peran serta masih berada di tataran kebijakan yang aman seperti perencanaan pembangunan, tetapi masih sangat terbatas di proses pengendalian tata ruang.
  3. Fungsi peran serta lebih untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan lokal belum pada mengontrol sumber daya/mengendalikan
  4. Peluang dan keuntungan dari peran serta banyak ditangkap oleh pemimpin lokal, elit dan para oportunis.

SUMBER ACUAN:

Hetifah Sj Sumarto, 2006., Peran Serta Masyarakat Dalam  Pengendalian Pemanfaatan Ruang  Kabupaten/Kota,  Catatan Diskusi yang disampaikan pada acara penyusunan Indikator Pengendalian Pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota, Bappenas, Jakarta, 23 Agustus 2006.

Permen PU No. 5 Tahun 2008 tentang Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor  1 Tahun 2007  Tentang  Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaa;

PP Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat  dalam Penataan Ruang;

 

Posted in Kota | Leave a comment

URBANISASI DAN PERMASALAHANNYA

URBANISASI DAN PERMASALAHANNYA

Salah satu contoh permasalahan akibat urbanisasi, munculnya kantong-kantong permukiman kumuh di perkotaan.

Salah satu dilema yang sangat merisaukan dalam proses pembangunan menurut Todaro (2000) adalah fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota secara besar-besaran. Pada tahun 1950 penduduk perkotaan di Negara Dunia ke Tiga diperkirakan berjumlah 38% dari total penduduk perkotaan di dunia (atau sekitar 724 juta jiwa). Pada tahun 1995 jumlah ini beribah sangat drastis. Berdasarkan catatan Perserikatan Bangsa-bangsa, jumlah penduduk di perkotaan Neara Dunia ke Tiga sudah sampai 2,6 miliar dan 66 % dari jumlah terebut (1,7 miliar) tinggal di perkotaan metropoltan. Kondisis ini tentu menimbulkan banyak permasalahan baik yang berdimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup dan politik.

Sekilas di satu sisi adanya pemusatan penduduk yang cukup besar tersebut menurut Todaro (2000) akan membawa manfaat secara ekonomi tertentu, seperti terciptanya skala ekonomi raksasa yang memungkinkan adanya penghematan unit-unit biaya untuk menyelesaikan beragam kegiatan produksi, sumber tenaga kerja, pelaksanaan pelayanan dan penyediaan fasilitas sosial seperti transportasi masal dan potensi pasar dan lain sebagainya. Di sisi lain, banyak juga hal yang kurang disadari akibat adanya pemusatan penduduk di perkotaan dalam jumlah yang sangat besar. Jumlah penduduk yang sangat besar pada sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas tempat tinggal/rumah yangterjangkau tetapi juga layak. Hal ini tentu barakibat munculnya beragam masalah seperti masalah lingkungan, kriminalitas, kesehatan, lalulintas dan benyak maslaha lainnya yang ditimbulkan akibat terlampauinya daya dukung lingkungan dan sarana-dan prasarana perkotaan.

Permasalahan yang timbul dari terlampauinya daya dukung tersebut, tentu akan membuat perkotan akan semakin jauh dari kata “layak huni”. Masyarakat di perkotaan tentu tidak akan dapat menikmat berjalan kaki dengan nyaman akibat ruang-ruang pejalan kaki yang tidak manusiawi dan multifungsi, transportasi publik jauh dari kesan nyaman karen secara kualitas dan kuantitas sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat, jarak tempat kerja dan tempat bermukin semakin jauh, kemacetan timbul akibat percampuran moda angkutan kualitas lingkungan sangat buruk dan pencemaran diman-mana dan naiknya angka kriminalitas.

Permasalah urbanisasi ini sebaliknya bagi perdesaan juga berakibat kurang baik yaitu terhambatnya pembangunan di pedesaan. Desa akan benyak kehilangan tenaga kerja produktif dan terdidik yang menyebabkan makin menurunnya produktivitas pertanian dan sumber mata pencaharian lain. Sarana dan prasarana tidak berkembang, pelayanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan juga sulit ditemukan. Desa akan semakin tertinggal dan jauh dari kesan lingkungan permukiman yang layak untuk ditinggali.

Kondisi di atas tentu harus disikapi dengan memecahkan masalah dari akarnya. Masalah urabanisasi akibat daya tarik kota tang luar biasa secara bertahap harus dikurangi. Upaya untuk memodernisasi pedesaan dengan utilitas dan fasilitas permukiman yang layak harus diupayakan. Penyediaan fasilitas permukiman yang selama ini menjadi daya tarik perpindahan penduduk seperti fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan rekreasi sesuai kebutuhan masyarakat sudah harus dipikirkan. Selain itu satu hal yang tidak kalah penting adalah adanya upaya peningkatan keragaman kegiatan ekonomi di perdesaan dengan memperluas dan mengembangkan jenis lapangan pekerjaan yang berbasis sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan, penerapan teknologi menengah untuk masyarakat pedesaan, peningkatan usaha industri menengah dan kecil berbasis potensi lokal.

Catatan:

Todaro (2000), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta.

<

p style=”text-align:justify;”>
 

Posted in Kota | Leave a comment

Kota Semarang dan Permasalahannya

Kota Semarang dan Permasalahannya


Salah satu keunikan lansekap kota Semarang diambil dari Wologito,

Sumber: Dok. Pribadi, 2016

Semarang merupakan salah satu kota metripolitan yang ada di Indonesia. Kota Semarang seperti halnya metropolitan lainnya juga menjadi daya tarik masyarakat sekitarnya (Kab.Kendal, Demak, Purwodadi dan Kab. Semarang) untuk mencari pengidupan dan pelayanan publik yang lebih baik dari pada di tempat asal. Hal-hal penarik yang menjadikan kota ini sebagai tujuan perpindahan penduduk seperti:

  1. Kelengkapan fasilitas pendidikan terutama pendidikan menengah atas dan perguruan tingggi seperti Undip, Unes, Unissula, Udinus, Unimus, Stikubang dll;
  2. Kelengkapan fasilitas kesehatan, perkantoran, perdagangan dan rekreasi baik untuk tingkat pelayanan kota dan provinsi semuanya ada di Kota Semarang;

Selain itu alasan klasik urbanisasi desa kota juga masih sangat berpengaruh. Masyarakat masih melihat dan perpikiran bahwa mencari uang di kota lebih gampang (keragaman kegiatan ekonomi), tingkat upah yang lebih tinggi dibanding daerah sekitar (utamanya pedesaan), keamanan di perkotaan lebih terjamin, kebebasan di kota lebih luas, adat dan agama lebih longgar.

Daya tarik kota ini tentuk menimpulkan masalah tersendiri bagi Kota Semarang. Beragam masalah mulai timbul karana dari sisi daya tampung dan daya dukung lingkungan sudah mulai terlampaui. Hal ini tentu akan membuat Kota Semarang akan semakin jauh dari kata “layak huni dan manusiawi”. Layak huni dan manusiawi dalam dalam arti kota bisa mewadahi aktivitas masyarakatnya secara manusiawi dan seimbang antara kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, teknologi dan politik .

Kota Semarang yang kondisi fisik alamiahnya sangat unik, dengan bentang lahan berupa perbukitan sampai ke dataran pantai, secara alami juga memiliki keterbatasan berupa potensi bencana. Potensi bencana geologi seperti adalah adanya patahan dan tanah bergerak di bagian perbukitan yang menyebabkan sebagian kawasan perbukitan rawan longsor. Struktur geologi Semarang menurut Hadi Nugroho (2010) terdiri dari struktur sesar: sesar turun, sesar mendatar, terdapat di wilayah Gunungpati dan struktur kekar: retakan pada lapisan batuan atau tanah, tanpa disertai pergeseran atau perpindahan dari bagian. Setempat di wilayah perbukitan Gombel, G. Tugu, wilayah Sekaran. Sementara kawasan bawah/pesisir (dataran aluvial) yang belum tuntas proses pemadatannya menjadi kawasan rawan penurunan tanah. Besaran penurunan tanah ini menurut Robert K (2012) untuk Tambaklorok 11 cm dan Pengapon 8,5 cm, Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas turun 7,7 cm, Tanah Mas turun 5 cm, Bandara Ahmad Yani dan kawasan PRPP turun 3,4 cm sampai 7,6 cmKawasan Tugumuda turun 1,54 cm.

Peta penurunan tanah di Kota Semarang Utara

Sumber: Dodid M, 2016.

Berubahnya fungsi sebagian kawasan atas yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung yang melindungi dibawahnya (reapan air) menjadi kawasan budidaya terbangun juga menaikkan potensi aliran air permukaan (run off) sebagai salah satu faktor penyebab banjir di Semarang. Berkurangnya resapan air di atas dan meningkatnya pengambilan air tanah melalui sumur bor di pesisir utara juga mempercepat adanya amblesan, mengingat air merupakan salah satu komponen soil.

Sumber: Hadi Nugrogo, 2010.

Masalah berikunya adalah munculnya kantong-kantong permukiman kumuh. Jumlah Kawasan permukiman kumuh ini berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 bejumlah 62 titik. Kantong-kantong permukiman ini muncul salah satunya sebagai akibat desakan kebutuhan hunian/tempat tinggal bagi kaum migran yang membutuhkan tempat tinggal sementara dengan harga terjangkau. Munculnya kegiatan industri dan bahkan kawasan indistri yang tidak disertai dengan penyediaan hunian untuk pekerja industri juga menyebabkan kawasan pinggiran berkembang dengan pesat tanpa dibarengi dengan pembangunan/penyediaan infratruktur permukiman yang layak. Hal ini tentu akan menyebabkan munculnya masalah lingkungan akibat menumpuknya timbunan sampah, air limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik, berkurangnya ruang terbuka hijau dan sudah dapat dipastikan dampak ikutan berupa bau tidak sedap, banjir genangan, bahaya kebakaran, beragam penyakit pun akan menyusul;

Kawasan Permukiman Kumuh Tambak Lorok

Sumber: Dok. Pribadi, 2016

Tingginya harga lahan di pusat kota dan di lingkungan layak huni juga turut memberi sumbangan terhadap perkembangan kawasan pinggiran dengan cepat. Hal ini berarti jarak antara tempat kerja semakin jauh dan bangkitan lalulintas dari kawasan pinggiran ke pusat kota akan terus naik, sementara moda transportasi publik jauh dari kesan nyaman (secara kualitas dan kuantitas sangat jauh dari yang diharapkan masyarakat). Moda transportasi publik yang ada di Semarang saat ini hanya melayani jalur-jalur utama dan terputus dengan sumber bangkitan lalu lintas (perumahan dan kampung). Salah satu moda andalan transportasi publik BRT Trans Semarang belum punya ruang jalur tersendiri seperti di Jakarta. Moda tranport ini pun kadang tidak bisa tepat waktu karena jadwalnya sering berubah akibat kemacetan yang terjadi di titik tertentu. Sementara moda angkutan lainnya juga belum bisa diandalkan, karena tuntutan balik modal bahan bakar sering kali berhenti lama (ngetem) atau berputar arah sebelum titik akhir. Lemahnya kontrol kelayakan oprasi juga sering kali membuat moda tranport yang seharusnya tidak layak jalan masih beroprasi. Masyarakat perkotaan yang membutuhkan angkutan yang tepat waktu ke lokasi kerjapun akhirnya banyak yang berpindah ke kendatraan pribadi terutama roda dua. Jenis moda ini sangat gampang diperoleh secara kredit. Kondisi ini tentu akan menyebabkan beban lingkungan semakin besar, kemacetan dan mencemaran udara akan semakin parah dan kenyamanan kota semakin menurun.

Kondisi di atas tentu akan semakin parah jika kita (semua komponen pelaku pembangunan) di Semarang tidak berbenah. Semarang butuh adanya perbaikan dan strategi dalam pembangun kota. Semarang butuh keseimbangan dalam memanfaatkan ruang kotanya, tidak hanya dari sisi kepentingan ekonomi dan meningkatkan PAD. Penurunan kualitas kota dan lingkungan hanya akan menjadikan nilai properti, nilai lahan, nilai kenyamanan dan keamanan akan terus menurun. Hal ini tentu akan beralibat munculnya perpindahan kegiatan perkotaan dan menjadi mungkin suatu saat Semarang akan ditinggakan menjadi kota mati. Kepentingan lingkungan hidup, sosial-budaya, teknologi dan politik, juga perlu diperhatikan untuk Semarang yang lebih baik.

Catatan:

Dodid M, 2016, Menahan-Amblesan-Kota-Semarang, http://geomagz.geologi. esdm.go.id//

Hadi N, 2010, Analisis Sumberdaya Alam dan Lingkungan untuk Pembangunan Kota Semarang, Seminar : Menyongsong Peradaban Baru, Bagaimana Menata Kota Semarang ke Depan.

Robert, K, 2012, Penurunan-Tanah-di-Semarang-Karena-Proses-Konsolidasi

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news_smg/2012/02/05/108645/

Posted in Kota | Leave a comment